Virus Corona, RSUD Bob Bazar Masih Kekurangan Alat Medis

0

KANALLAMPUNG.COM — RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan masih kekurangan sejumlah peralatan medis. Hal itu diketahui saat anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi IV – Fraksi PDIP Nurul Ikhwan bersama DPP GML (Gema Masyarakat Lokal) dan DPP LPKSM GML memberikan bantuan APD berupa 18 unit Hazmad untuk RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (2/4/2020).

Menurut dr. Media, RSUD Bob Bazar masih minim fasilitas kesehatan berupa ventilator dan ada satu unit ventilator masih belum bisa digunakan kaerna belum ada pelatihan dari pusat.

“Ventilator milik RSUD Bob bazar baru selesai di perbaiki. Selain ventilator , RSUD Bob bazar juga masih minim hand gun thermometer. Bahkan stock masker medis tinggal 100 kotak  lagi,” katanya.

Mediana menghimbau kepada masyarakat dalam pencegahan penyebaran dan pemutusan pandemik COVID-19 agar mengikuti protokol kesehatan pemerintah, melaksanakan physical distancing, serta menjaga kebersihan diri maupun lingkungan.

Libur Sekolah SMA/SMK/SLB di Lampung Diperpanjang Sampai 22 April

0

KANALLAMPUNG.COM– Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjang masa libur sekolah hingga 22 April 2020. Kebijakan Pemprov Lampung tersebut dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, MA, atas nama Gubernur Lampung.

Surat Nomor : 420/808/V.01/2020, tertanggal 27 Maret 2020, perihal ; Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-29) pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung.

Salah satu poin penting dalam surat Sekda Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan Kepala Kanwil Kemenag Lampung, memperpanjang libur sekolah hingga 22 April 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Drs. H. Sulpakar, MM, saat dikonfirmasi membenarkan libur bagi sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung diperpanjang hingga 22 April dari keputusan sebelumnya 4 April 2020.

Sulpakar menjelaskan, mengenai perpanjangan libur sekolah juga telah diputuskan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Wilayah Kemenag Lampung dan MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Lampung di aula Disdikbud Lampung, Jumat (27/3/2020).

“Pemerintah Provinsi Lampung melalui surat Sekda Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung telah mengeluarkan surat memperpanjang libur sekolah hingga 22 April 2020. Hal itu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Libur diberlakukan bagi sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung,” ujar Sulpakar, yang memimpin rapat di jajaran Disdikbud.

Lebih lanjut Sulpakar menjelaskan, meski kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diliburkan. Namun, siswa tetap diminta untuk belajar di rumah. Selama libur, lanjutnya, kegiatan belajar mengajar siswa menggunakan media daring. “Guru juga kita minta untuk mengajar dari rumah menggunakan daring,” kata Sulpakar.

*Pembatalan Ujian Nasional
Selain kebijakan libur hingga 22 April, kata Sulpakar, Pemprov Lampung melalui surat Sekda Provinsi Lampung Nomor : 420/1135/VI.01/2020, juga mengeluarkan surat Pembatalan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pembatalan UN ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendikbud RI No. 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Diseanse (Covid-19).

Lampung Terima 50 Ribu Masker, Dua Ribu APD, dan Lima Ribu Masker Bedah

0

KANALLAMPUNG.COM — Untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19 di Provinsi Lampung,  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan bantuan tahap awal Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Test Covid-19 dari Pemerintah Pusat kepada petugas garda terdepan pemberantasan virus corona di Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan Gubernur di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (27/3/2020).

Bantuan yang diserahkan tersebut berupapa alat pelindung diri atau APD sebanyak 2.000 unit kemudian, masker N95 sejumlah 50.000 buah, cover all suit sejumlah 2.200 buah lima ribu masker bedah, dan rapid test untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masing-masing sejumlah 2.400 buah.

“Saya berpesan agar logistik ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada seluruh pemakai yang sudah ditentukan,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan jumlah bantuan tersebut barulah tahap awal, dan akan terus diberikan untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Tetapi ini baru awal, masih banyak juga yang akan kita bantu pada nantinya karena kita juga sedang melakukan upaya-upaya apa saja yang kita perlukan,” katanya.

Arinal menekankan para Bupati/Walikota juga diperbolehkan melakukan rasionalisasi anggaran untuk menyediakan APD.

“Saya juga telah melakukan koordinasi dengan para Bupati/Walikota agar juga menyiapkan APD ini. Di dalam posisi seperti ini kita boleh melakukan rasionalisasi anggaran, apa saja yang harus disiapkan, kita siapkan dan saya harapkan ini juga sampai di tingkat desa,” katanya.

Untuk di tingkat desa, kata Arinal,  bisa menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) namun tetap proposional dalam penggunaannya menghadapi Covid-19.

“Tentunya dana yang dikeluarkan harus proposional, berapa penduduknya apa yang harus dibeli, paling tidak masker dan untuk cuci tangan. Sehingga ada kesigapan desa untuk mempersiapkan desanya masing-masing dari ADD,” ujarnya.

Arinal meminta agar semua ikut bergotongroyong untuk menyelesaikan Covid-19 di Provinsi Lampung.

Termasuk salah satunya, Arinal menegaskan untuk secara disiplin dalam menerapkan physical distancing (menjaga jarak fisik).

“Kita semua berharap Covid-19 dapat diselesaikan secepatnya, mari kita bergotongroyong demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Arinal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung, para dokter, perawat dan seluruh tenaga medis.

“Mereka menjadi garda terdepan pemberantasan virus corona di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Bersabarlah, kuatkan jiwa dan ragamu karena Indonesia, khususunya Provinsi Lampung membutuhkan anda semua. Doa kita sangat kita butuhkan, kerja kita sangat kita harapkan,” katanya.

Desa untuk Penanggulangan Virus Corona, Ini Saran LBH untuk Pemda

0
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan

KANALLAMPUNG.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengambil kebijakan dalam hal Penggunaan dan Peruntukkan Dana Desa 2020 untuk Pencegahan pandemic covid-19. Dalam menghadapi situasi ini, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Chandra Muliawan, diperlukan langkah taktis dan strategis.

“Maka, pemerintah daerah (Pemda) harus bersinergi dan bergerak cepat. Kami membaca potensi bahwa hal ini akan terganjal dengan ketentuan penggunaan uang negara, ada kemungkinan kepala desa khawatir untuk merealisasikan hal ini karena terkait dengan paying hukum.Hal ini harus ditindaklanjuti dengan tepat dan benar, sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum dikemudian hari,” kata Chandra Muliawan, Minggu, 22 Maret 2020.

Menurut Chandra, ada beberapa hal penting yang harus ditempuh Pemda untuk merespons hal ini. Pertama, syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa. Gubernur harus mengeluarkan peraturan gubernur dan diikuti dengan Peraturan Bupati tentang besaran alokasi dan besaran pembagian dana desa di masing-masing desa di wilayah Kabupaten guna pencegahan covid-19.

Kedua, kepala desa wajib menyiapkan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan.

“Hal ini perlu direspons dengan segera,” Chandra menandaskan.

Pasien Virus Corona di Indonesia yang Meninggal Jadi 25 Orang

0
Juru bicara penanganan covid-19. Foto: Bisnis.com

KANALLAMPUNG.COM — Warga Indonesia yang dinyatakan positif mengidap virus corona atau Covid-19 bertambah signifikan dalam sehari terakhir. Pada hari ini pemerintah melaporkan ada 309 orang yang positif Covid-19. Sebanyak 25 orang meninggal dunia.

Sehari sebelumnya, pemerintah mengumumkan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 227 orang, dengan jumlah korban meninggal 19 orang.

Jumlah pasien positif virus Korona yang meninggal terus bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Virus Korona Achmad Yurianto mengatakan hingga Kamis (19/3/2020) pukul 12.00 WIB, jumlah pasien positif Koronamencapai 309 orang.

“Total pasien positif virus corona hingga hari ini adalah 309 orang, 25 orang meninggal dunia,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Virus Korona Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Yuri pun memerinci jumlah pasien positif Covid-19 per provinsi: di Bali masih tetap satu orang, di Banten bertambah 10 jadi 27 orang, di DIY bertambah dua jadi 5 orang, di DKI Jakarta bertambah 52 orang menjadi 210.

“Di Jawa Barat ada tambahan dua orang menjadi 26 kasus, di Jawa Tengah ada tambahan 4 orang menjadi 12. Lalu di Jawa Timur ada tambahan 1 kasus menjadi total 9 orang,” kata Yuri.

Kemudian di Kalimantan Barat tetap dua orang. Di Kalimantan Timur bertambah dua menjadi tiga orang. Di Kepulauan Riau menjadi tiga orang usai bertambah dua, di Sulawesi Utara tetap satu, kemudian Sumatera Utara bertambah satu menjadi dua, Sulawesi Tengah menjadi tiga orang, Sulawesi Selatan menjadi dua orang. Lampung tetap satu, dan Riau tetap satu.

“Pasien yang meninggal hingga hari ini ada 25 orang, pasien yang sembuh ada 15 orang,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Sosialisasikan Perda Rembug Desa dan Pencegahan Konflik

0

KANALLAMPUNG.COM — Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di Desa Bangunan Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Minggu (15/03/2020).

Acara sosialisasi Perda dihadiri kurang lebih seratus masyarakat Desa Bangunan yang terdiri atas Pamong Desa, aparat penegak hukum, dan warga setempat.

Narasumber acara Sosialisasi Perda adalah Muhammad Yunus (praktisi hukum). Hadir pula angggota DPR RI  yang juga Ketua Partai Nasdem Lampung,  Taufik Basari.

Dalam sambutannya, Wahrul Fauzi Silalahi menyatakan bahwa Perda Rembug Desa merupakan solusi normatif dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.

“Perda ini berupaya untuk menangkap kehendak warga terhadap proses penyelesaian konflik pada tingkat lokal dengan mengakomodir berbagai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Artinya, tidak semua konflik yang terjadi mesti bermuara pada proses penegakkan hukum. Ada cara-cara persuasive yang seharusnya dikedepankan dalam penyelesaian konflik, dan perda ini diharap menjadi acuan masyarakat dalam peoses resolusi konflik”, ujarnya.

Lampung Selatan pernah terjadi beberapa konflik dalam skala yang cukup luas, bahkan menjadi atensi dari pemerintah pusat. Sebab itu, kata Wahrul, Perda ini tentunya juga merujuk dari pengalaman konflik tersebut.

Ruang-ruang untuk partisipasi warga dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, adalah kunci bagi terciptanya kondisi harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan kelompok yang berkonflik dalam proses rembug, adalah bagian utama dalam skenario penyelesaian konflik yang diatur dalam Perda ini”, lanjut Fauzi.

Muhammad Yunus sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Perda Resolusi Konflik menyatakan bahwa Perda Rembug Desa pada prinsipnya telah relevan dengan kaidah-kaidah demokrasi di mana partisipasi warga mengambil peran yang cukup signifikan.

“Kunci demokrasi itu partisipasi. Partisipasi mensyaratkan persamaan posisi setiap pihak dalam tiap tingkatan pada proses penyelesaian konflik. Ruang partisipasi warga dalam proses mediasi, pada prinsipnya dapat menghilangkan sekat-sekat dalam kehidupan masyarakat yang biasanya menjadi sumber konflik. Sekat-sekat dalam masyarakat tersebut bisa bersifat idelogis, politis, ekonomis, maupun lainnya”, ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Taufik Basari menerangkan berbagai fungsi DPR dalam melakukan tugas-tugasnya.

“DPR itu bukan eksekutor, namun dia dapat mendesak eksekutif untuk mengakomodir dan memenuhi berbagai kebutuhan dasar warga. Reses adalah bentuk kerja Anggota DPR untuk menyerap aspirasi warga. Semestinya, masa reses dapat digunakan oleh setiap anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga sebanyak-banyaknya, sehingga dapat dijadikan bahan bagi DPR dalam upaya melaksanakan berbagai kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat”, terang lekaki energik yang biasa disapa Tobas ini.

Menhub Kena Virus Corona, Ini Jejak Aktivitas Sebelumnya

0
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut 69 WNI Anak Buah Kapal Diamond Princess dari Yokohama, Jepang ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Senin (2/3/2020).

KANALLAMPUNG.COM — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif mengidap virus corona. Kepastian ini terungkap melalui konferensi pers Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Kepresidenan, Sabtu (14/3/2020).

Menhub saat ini dirawat di  RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan dinyatakan kondisinya sudah ada perbaikan.

“Menteri Budi Karya Sumadi selama ini sangat aktif dalam program penanganan dampak virus convid-19. Banyak sekali tugas Kementerian Perhubungan yang beliau tangani terkait penanganan dampak virus comvid-19,” kata Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Kepresidenan, Sabtu (14/3).

Data di Kementerian Perhubungan menunjukkan ada sejumlah aktivitas langsung atau tidka langsung Menteri Budi terkait penanganan dampak virus corona. Mulai penerapan kebijakan di bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi hingga menyambut langsung WNI yang dievakuasi dari luar negeri.

Beberapa aktivitas Menhub Budi Karya Sumadi tersebut antara lain:

11 Maret 2020:  Menteri Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Negara Belanda Mrs. Cora Van Nieuwenhuize untuk membahas peluang kerja sama di sektor transportasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

2 Maret 2020: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut 69  69 WNI Anak Buah Kapal Diamond Princess dari Yokohama, Jepang ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

29 Februari 2020: Menhub meninjau lokasi proyek pembangunan Jalur KA di Pangkep dan Barru, Sulawesi Selatan.

28 Februari 2020: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Buntu Kunik, Tanatoraja. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau Bandara Lagaligo Bua di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan meninjau Bandara Matahora, Wakatobi.

23 Februari 2020: Menhub Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandungdi dua titik pengerjaan proyek di Purwakarta dan Rancaekek, Bandung.

21 Februari 2020: Menteri Budi Karya Sumadi menghadiri acara perayaan 5 tahun berdirinya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel J.W. Marriott, Jumat malam.

17 Februari 2020: Menteri Budi Karya Sumadi menyerahkan penghargaan kepada 18 kru dari Maskapai Batik Air yang melakukan penerbangan misi kemanusiaan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Pada hari yang sama, Budi juga menghadiri Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-74, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Sumber: Teraslampung.com

Enam Tuntutan LBH Bandarlampung Terkait Virus Corona

0
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan

KANALLAMPUNG.COM — Virus Corona atau Covid-19 menyebar dengan cepat ke lebih dari 191 negara dan wilayah dunia. Penyebaran Virus ini pertama kali terjadi Wuhan, China pada 31 Desember 2019 ditemukan penyakit gejala pneumonia bukanlah Mers dan Sars. Virus ini merupakan jenis baru yang telah menewaskan lebih dari 4.000 jiwa manusia.

Lalu pada 2 Maret 2020 secara resmi Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa wabah Covid-19 telah masuk ke Indonesia dengan diumumkannya dua (2) orang pasien yang terjangkit positif Covid-19.

Sejak saat itu peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 semakin meningkat, bahkan WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Bahkan penyebarannya di Indonesia pada 13 Maret 2020 sudah 69 Pasien positif Covid-19 dan 4 meninggal dunia serta diantara pasien tersebut terdapat 2 balita.

“Dengan penyebaran yang begitu masif di Indonesia khususnya di Pulau Jawa Pemerintah Pusat seharusnya mengetatkan setiap lalu lintas perjalanan seperti bandara atau pelabuhan mencegah pintu masuk bukan membuka pintu lebar-lebar bagi seseorang yang masuk di Indonesia,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan, Sabtu, 14 Maret 2020.

Chandra menilai pemerintah seakan menganggap lelucon pandemi Covid-19 dengan melakukan tindakan dan hal-hal yang kurang layak, seperti salam siku yang kemudian menarasikannya sebagai salam corona.

Chandra menyitir pendapat Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menilai salam siku yang mulai disosialisasikan di Indonesia sejak 7 Maret 2020. Pendapatnya soal salam siku disampaikan dalam rekomendasi perihal penjagaan diri dari Covid-19.

“Ketika memberi salam ke orang-orang, sebaiknya hindari salam siku karena salam tersebut berada pada jarak 1 meter dengan orang lain. Saya memilih untuk meletakkan tangan saya di hati saya ketika saya memberi salam ke orang lain,” kata Tedros.

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, kata Chandra, narasi-narasi pemerintah yang meyatakan bahwa orang Indonesia kebal terhadap virus corona ini.

Menurut Chandra, selain pemerintah pusat, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

Walaupun untuk saat ini Provinsi Lampung belum dinyatakan salah satu daerah yang terjangkit positif Covid-19, kata Chandra Pemprov Lampung dan instansi-instansi terkait lainnya wajib merespons guna pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung dan menginformasikan serta mengedukasi masyarakat Lampung dengan informasi yang aktual dan dapat dipercaya.

Karena berita bohong atau hoax sudah merebak terkait Virus Corona, bahkan sudah adai 5 kasus yang salah satunya terjadi di Lampung.

Menurut Chandra hal tersebut terjadi karena komunikasi pemerintah yang membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan Covid-19 yang tidak menyentuh setiap lapisan masyarakat sehingga terjadi pannic buying yang dilakukan masyarakat karena ketakutan akan ancaman pandemi Covid-19 dengan kelangkaan masker dan sabun antiseptik. Sehingga menyebabkan hal lain juga dimasyarakat yaitu penimbunan barang untuk menarik keuntungan.

“Pemerintah daerah juga harus memperketat jalur masuk dan keluarnya seseoang yaitu Pelabuhan dan Bandara. yaitu Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Labuhan Maringgai, dan Pelabuhan Teluk Lampung serta Bandara Raden Inten II Tempat akses transportasi tersebut harus menjadi perhatian khusus karena menjadi pintu masuk penyebaran Covid-19 di Lampung dengan melakukan deteksi tubuh, penyediaan sabun antiseptik, dan masker secara gratis,” kata dia.

Selain itu, pencegahan juga harus dilakukan di Lapas dan Rutan. Walaupun sebagai narapidana Negara berkewajiban melindungi hak-haknya sebagai manusia.

“Karena dengan diputusnya informasi publik dari luar, namun potensi dan resiko lebih bersar terjangkit Covid-19, karena hal tersebut perlu dilakukan berkaca pada yang terjadi di Italia dan Iran bagaimana masifnya penyebaran Virus Covid-19 di penjara.”

Terkait hal itu, LBH Bandarlampung menuntut Pemprov Lampung dan instansi-instansi terkait untuk:

Pertama, Pemerintah Provinsi Lampung Menetapkan Lampung sebagai Daerah Siaga Virus Corona (Covid-19).

Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung wajib memberikan informasi yang aktual dan dapat dipercaya terhadap pencegahan dan kesiap-siagaan masyarakat Lampung dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Lampung wajib memantau dan menindak setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait Pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ataupun Ahli/Pakar Kesehatan guna masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang tidak terputus-putus.

Keempat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen keramaian publik, bahkan bila perlu melarang setiap aktivitas acara publik.

Kelima, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan deteksi tubuh di Pelabuhan dan Bandara, bahkan bila perlu menutup akses terhadap warga negara yang berasal dari negara terjangkit Covid-19.

Keenam, Kanwilkemenkumham Provinsi Lampung untuk membatasi kujungan terhadap narapidana di tiap-tiap lapas dan rutan di Lampung dan memasang alat deteksi tubuh serta menyiapkan secara cuma-cuma masker dan sabun antiseptik bagi pengunjung maupun narapidana.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Sosialisasikan Raperda Rembug Desa

0

KANALLAMPUNG.COM — Potensi terjadinya konflik di masyarakat harus diantisipasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Dengan demikian, konflik itu tidak akan membesar sehingga tidak menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa.

“‎Setiap potensi terjadinya konflik harus segera diantisipasi sebelum konflik itu membesar,” tegas Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal usai sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, di Desa Negaraharja, Pakuonratu, Waykanan, Sabtu (14/3/2020).

Pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut terjadi di tingkat desa. Jika konfliknya melibatkan dua kecamatan atau antar kabupaten maka rembugnya dilakukan di tingkat kecamatan dan provinsi.

“Rembug desa/kecamatan/kabupaten dapat menjadi solus‎i tepat untuk meredam potensi terjadinya konflik,” paparnya.

Antisipasi potensi terjadinya konflik inilah yang menjadi landasan utama lahirnya Perda Provinsi Lampung Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Lampung di masa mendatang.

“Perda ini lahir karena konflik – konflik yang pernah terjadi sebelumnya dan ini yang ingin kami cegah sedini mungkin,” jelas dia.

Yozi menegaskan bahwa setiap pihak terkait wajib terlibat dalam meredam potensi konflik dan tidak boleh hanya berpangku tangan. Ada sanksi tegas bagi setiap aparat pemerintah/keamanan yang melakukan aksi pembiaran terhadap potensi terjadinya konflik.

“Sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung merujuk pada peraturan di atasnya. Contohnya, bagi ASN, ia dapat dipecat‎,” urai politisi asal Partai Demokrat ini.

Di lain sisi, Kasi Pemerintahan di Desa Negaraharja,
‎Trisno Pamuji mmengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Yozi Rizal tersebut. Sosialisasi ini membuat mereka bertambah wawasan khususnya seputar cara meredam potensi terjadinya konflik di masyarakat.

‎”Kami sangat menyambut baik sosialisasi ini karena menambah wawasan kami dalam mengantisipasi terjadinya konflik,” kata dia.

2021, Pemkot Bandarlampung Fokus Perbaiki Drainase dan Jalan Kampung

0

KANALLAMPUNG.COM — Walikota Bandarlampung, Herman HN, mengatakan proritas pembangunan Kota Bandarlampung tahun 2021 adalah perbaikan drainase, trotoar, dan jalan di perkampungan.

“Yang juga harus diingat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandarlampung perlu disesuaikan dengan pendapatan daerah. Tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan daerah nanti, segala saran dan masukan akan kita terima dengan baik agar pembangunan Kota Bandarlampung ke depan lebih baik lagi,” kata Herman HN, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di  Gedung Semergou Kompleks Kantor Pemkot Bandarlampung, Kamis, 12 Maret 2020.

Hadir dalam Musrenbang Kota Bandarlampung, Sekdaprov Fahrizal, Sekdakot Badri Tamam, Kapolresta Kombes Pol Yan Budi Jaya serta Dandim 0410 Kolonel Inf Romas Herlandes.

Berdasarkan pantauan teraslampung.com, beberapa jalan di Kota Bandarlampung terendam banjir jika hujan turun. Jika terjadi banjir, di sejumlah ruas jalan air tak kunjung surut. Diduga, hal itu karena tersumbatnya saluran air dari sisi jalan raya menuju ke drainase.

Powered by keepvid themefull earn money