Enam Tuntutan LBH Bandarlampung Terkait Virus Corona

0
10
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan

KANALLAMPUNG.COM — Virus Corona atau Covid-19 menyebar dengan cepat ke lebih dari 191 negara dan wilayah dunia. Penyebaran Virus ini pertama kali terjadi Wuhan, China pada 31 Desember 2019 ditemukan penyakit gejala pneumonia bukanlah Mers dan Sars. Virus ini merupakan jenis baru yang telah menewaskan lebih dari 4.000 jiwa manusia.

Lalu pada 2 Maret 2020 secara resmi Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa wabah Covid-19 telah masuk ke Indonesia dengan diumumkannya dua (2) orang pasien yang terjangkit positif Covid-19.

Sejak saat itu peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 semakin meningkat, bahkan WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Bahkan penyebarannya di Indonesia pada 13 Maret 2020 sudah 69 Pasien positif Covid-19 dan 4 meninggal dunia serta diantara pasien tersebut terdapat 2 balita.

“Dengan penyebaran yang begitu masif di Indonesia khususnya di Pulau Jawa Pemerintah Pusat seharusnya mengetatkan setiap lalu lintas perjalanan seperti bandara atau pelabuhan mencegah pintu masuk bukan membuka pintu lebar-lebar bagi seseorang yang masuk di Indonesia,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan, Sabtu, 14 Maret 2020.

Chandra menilai pemerintah seakan menganggap lelucon pandemi Covid-19 dengan melakukan tindakan dan hal-hal yang kurang layak, seperti salam siku yang kemudian menarasikannya sebagai salam corona.

Chandra menyitir pendapat Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menilai salam siku yang mulai disosialisasikan di Indonesia sejak 7 Maret 2020. Pendapatnya soal salam siku disampaikan dalam rekomendasi perihal penjagaan diri dari Covid-19.

“Ketika memberi salam ke orang-orang, sebaiknya hindari salam siku karena salam tersebut berada pada jarak 1 meter dengan orang lain. Saya memilih untuk meletakkan tangan saya di hati saya ketika saya memberi salam ke orang lain,” kata Tedros.

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, kata Chandra, narasi-narasi pemerintah yang meyatakan bahwa orang Indonesia kebal terhadap virus corona ini.

Menurut Chandra, selain pemerintah pusat, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

Walaupun untuk saat ini Provinsi Lampung belum dinyatakan salah satu daerah yang terjangkit positif Covid-19, kata Chandra Pemprov Lampung dan instansi-instansi terkait lainnya wajib merespons guna pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung dan menginformasikan serta mengedukasi masyarakat Lampung dengan informasi yang aktual dan dapat dipercaya.

Karena berita bohong atau hoax sudah merebak terkait Virus Corona, bahkan sudah adai 5 kasus yang salah satunya terjadi di Lampung.

Menurut Chandra hal tersebut terjadi karena komunikasi pemerintah yang membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan Covid-19 yang tidak menyentuh setiap lapisan masyarakat sehingga terjadi pannic buying yang dilakukan masyarakat karena ketakutan akan ancaman pandemi Covid-19 dengan kelangkaan masker dan sabun antiseptik. Sehingga menyebabkan hal lain juga dimasyarakat yaitu penimbunan barang untuk menarik keuntungan.

“Pemerintah daerah juga harus memperketat jalur masuk dan keluarnya seseoang yaitu Pelabuhan dan Bandara. yaitu Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Labuhan Maringgai, dan Pelabuhan Teluk Lampung serta Bandara Raden Inten II Tempat akses transportasi tersebut harus menjadi perhatian khusus karena menjadi pintu masuk penyebaran Covid-19 di Lampung dengan melakukan deteksi tubuh, penyediaan sabun antiseptik, dan masker secara gratis,” kata dia.

Selain itu, pencegahan juga harus dilakukan di Lapas dan Rutan. Walaupun sebagai narapidana Negara berkewajiban melindungi hak-haknya sebagai manusia.

“Karena dengan diputusnya informasi publik dari luar, namun potensi dan resiko lebih bersar terjangkit Covid-19, karena hal tersebut perlu dilakukan berkaca pada yang terjadi di Italia dan Iran bagaimana masifnya penyebaran Virus Covid-19 di penjara.”

Terkait hal itu, LBH Bandarlampung menuntut Pemprov Lampung dan instansi-instansi terkait untuk:

Pertama, Pemerintah Provinsi Lampung Menetapkan Lampung sebagai Daerah Siaga Virus Corona (Covid-19).

Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung wajib memberikan informasi yang aktual dan dapat dipercaya terhadap pencegahan dan kesiap-siagaan masyarakat Lampung dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Lampung wajib memantau dan menindak setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait Pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ataupun Ahli/Pakar Kesehatan guna masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang tidak terputus-putus.

Keempat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen keramaian publik, bahkan bila perlu melarang setiap aktivitas acara publik.

Kelima, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan deteksi tubuh di Pelabuhan dan Bandara, bahkan bila perlu menutup akses terhadap warga negara yang berasal dari negara terjangkit Covid-19.

Keenam, Kanwilkemenkumham Provinsi Lampung untuk membatasi kujungan terhadap narapidana di tiap-tiap lapas dan rutan di Lampung dan memasang alat deteksi tubuh serta menyiapkan secara cuma-cuma masker dan sabun antiseptik bagi pengunjung maupun narapidana.

TIDAK ADA KOMENTAR